Bogor, tvrijakartanews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah rampung melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Pilkada 2024.

Rapat pleno tersebut digelar di Padjajaran Suite Hotel, Perumahan BNR, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 3 Desember 2024.

Menariknya, dalam rapat pleno ini muncul fakta jika suara Golput atau warga yang tidak memberikan hak suaranya di Pilkada serentak tahun 2024 mengungguli perolehan suara Pasangan Calon atau Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

Berdasarkan data hasil pleno rekapitulasi perolehan suara, jumlah suara Golput di Pilkada tahun 2024 mencapai 291.024 suara. Sementara, jumlah partisipasi pemilih mencapai 524.225 suara.

Sedangkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT di Pilkada 2024 Kota Bogor mencapai 815.249 suara.

Ketua KPU Kota Bogor, Habibi Zaenal Arifin menuturkan, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024 hanya mencapai sekitar 63 persen.

"Kalau lihat dari hasil KPU sendiri kurang lebih 63 persen yang datang ke TPS," tuturnya kepada wartawan usai rapat pleno terbuka, Selasa 3 Desember 2024.

Padahal menurutnya, pihak KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 ini sebanyak 85 persen.

"Iya, masih dibawah target," singkatnya.

Sehingga, rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada itu akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk ke depannya.

Ia juga menjelaskan, KPU Kota Bogor telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada, termasuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan menyampaikan informasi melalui masjid-masjid.

"Upaya sudah kita lakukan berbagai macam, bahkan pada hari H itu kami bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, bahkan menyiarkan di masjid-masjid agar seluruh warga masyarakat menyalurkan hak pilihnya," jelasnya.

"Upaya maksimal sudah KPU Kota Bogor lakukan," sambungnya.

Habibi melanjutkan, salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi warga adalah adanya rasa jenuh terhadap pemilu. Hal itu diketahui berdasarkan wawancara pihak KPU kepada masyarakat.

"Mungkin ada kejenuhan dari masyarakat karena pemilu sebelumnya masih dekat. Ini bisa jadi bahan evaluasi untuk pemilu mendatang," ujarnya.

Namun, jumlah ini tidak sepenuhnya mencerminkan masyarakat yang benar-benar tidak memilih. Ada faktor lain, seperti data pemilih yang tidak terdistribusikan dengan baik.

"Beberapa C6 (formulir pemberitahuan memilih) tidak terdistribusikan karena alasan seperti pemilih sudah meninggal dunia atau berpindah domisili," tandasnya.

KPU Kota Bogor menyadari, perlunya strategi baru untuk meningkatkan partisipasi.

"Kami akan menjadikan ini bahan evaluasi bersama. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan demokrasi, dan kami berkomitmen untuk memperbaiki hal ini di masa mendatang," pungkasnya.